Negri ini terancam Krisis di Mana-mana

30 11 2009

krisis

Dunia kembali tersentak dengan kasus gagal bayar (default) yang dihadapi perusahaan Uni Emirat Arab, Dubai World. Tidak tanggung-tanggung kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan yang banyak bergerak di bidang properti itu mencapai 60 miliar dollar AS atau sekitar Rp 600 triliun.

Dengan beban sebesar itu pasti banyak investor yang akan terkena imbasnya. Sepanjang hari Jumat, pasar modal Asia langsung tergoncang. Indeks saham Hang Seng, Hongkong turun sebesar 5 persen.

Terungkapnya kesulitan keuangan yang dihadapi Dubai World menyadarkan kita bahwa ancaman krisis masih besar dan bisa terjadi di mana saja. Karena perputaran uang yang tidak mengenal batas negara, setiap terjadi kesulitan keuangan di satu negara dampaknya mengimbas ke seluruh dunia.

Untuk itu setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan masyarakat dunia. Pertama pentingnya untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Upaya untuk mengembangkan perusahaan harus tetap disertai prinsip kehati-hatian.

Kedua, pentingnya setiap negara untuk melakukan pengawasan dan menegakkan aturan secara tegas. Untuk mencegah terjadinya moral hazard, pemerintah harus tegas untuk menghukum perusahaan yang dikelola secara tidak profesional. Penyelamatan kepada perusahaan yang jelas-jelas tidak dikelola secara baik akhirnya hanya akan menimbulkan berulangnya kesalahan yang sama.

Negara-negara Uni Eropa membuat kriteria yang jelas tentang langkah penyelamatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dengan kriteria tersebut maka terhindarlah kemungkinan terjadinya pilih kasih dan kongkalingkong.

Dengan kriteria yang terukur, maka pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan tidak perlu dilingkupi keraguan apa pun. Ia tidak harus dibayang-bayangi ketakutan akan kegagalan sistemik.

Kita bisa lihat bagaimana negara-negara Eropa tidak pernah takut untuk memailitkan perusahaan atau bank. Masyarakatnya pun tidak harus curiga ketika pemerintah memutuskan untuk menyelamatkan sebuah perusahaan ataupun bank.

Inilah bedanya dengan apa yang ada di negara kita. Semua ukuran bagi dilakukan penyelamatan ataupun pemailitan sangat tidak jelas. Seringkali aturan-aturan yang ada direkayasa sedemikian rupa agar menjadi pembenaran terhadap kebijakan yang diambil.

Lihat saja kasus Bank Century. Peraturan Bank Indonesia tentang fasilitas pendanaan jangka pendek sengaja ubah dari semula minimal rasia kecukupan modalnya (CAR) 8 persen menjadi positif hanya untuk menyelamatkan Bank Century. Ternyata ketika CAR Bank Century sudah negatif pun pemerintah masih menyuntikkan dana dengan alasan khawatir terjadi kegagalan sistemik pada sistem perbankan.

Konsistensi dalam menerapkan aturan yang sering tidak ada pada kita. Akibatnya, selalu berulangsalah kelola pada perusahaan dan akhirnya rakyat diminta untuk menanggung bebannya.

Kalau saja ketika itu pemerintah tegas untuk menutup Bank Century pasti tidak akan terjadi hiruk pikuk seperti sekarang. Memang akan ada nasabah yang berteriak-teriak karena merasa dirugikan Bank Century. Tetapi pada tahun 1992 kita pernah mengalami hal yang hampir sama menyusul krisis yang terjadi pada Bank Summa. Hanya sesaat terjadi goncangan, setelah itu kepercayaan kepada sistem perbankan segera pulih. Mengapa? Karena masyarakat tidak mungkin menyimpan uang di bawah bantal. Mereka membutuhkan sistem perbankan untuk kegiatan sehari-hari.

Justru ketegasan pemerintah itu mengajarkan masyarakat untuk tidak asal menyimpan uang di bank. Mereka harus memilih bank yang menerapkan tata kelola yang baik.

Sekarang dengan langkah pemerintah untuk menyelamatkan Bank Century bukan hanya mengajarkan bank untuk tidak berhati-hati, tetapi tidak mendidik masyarakat untuk selektif dalam memilih bank. Akhirnya, kita tidak pernah bersungguh-sungguh untuk bisa membangun sistem perbankan yang kredibel.

Dalam kasus Dubai World, pemerintah Uni Emirat Arab tidak serta merta turun tangan untuk menyelamatkannya. Sepanjang bisa diselesaikan dengan pendekatan bisnis, biarkan saja itu ditangani Dubai World sendiri.

Pihak Dubai World sudah meminta penundaan pembayaran kewajibannya selama enam bulan. Sepanjang Dubai World bisa menjaga perusahaannya bisa tetap berjalan, maka para investor biasanya bisa menerima dan tidak dibayarnya kewajiban selama enam bulan merupakan bagian dari risiko bisnis.

Kita pernah juga mengalami dua pengalaman berbeda dengan hasil yang berbeda. Ketika PT Astra International mengalami masalah utang, pemerintah membiarkan AI untuk menyelesaikan utangnya sendiri. Melalui negosiasi secara bisnis murni, AI bukan hanya bisa merestrukturisasi utang-utang, tetapi kemudian bangkit lagi sebagai perusahaan yang sehat. Sebaliknya, ketika krisis pada perbankan diambil alih Badan Penyehatan Perbankan Nasional, akibatnya terjadi moral hazard dan negara akhirnya dirugikan Rp 600 triliun.

Aneh jika pemerintah tidak pernah mau belajar dari kesalahannya. Mau-maunya pemerintah menyuntikkan dana Rp 6,7 triliun kepada Bank Century. Hebatnya, masih juga percaya bahwa uang itu akan bisa kembali dalam lima tahun. Hanya saja embel-embelnya tidak kalah hebat bahwa kalau dalam lima tahun uang itu tidak kembali, anggap saja sebagai biaya krisis.(http://www.metrotvnews.com)

Kasian sekali bangsa ini. Setiap kali selalu diminta untuk berkorban, sementara sekelompok orang duduk tenang menikmati jarahannya


Aksi

Information

One response

3 12 2009
karim

ho ho……… mntal mnusia ngri ini pnybbnya




%d blogger menyukai ini: