Teka-teki Listrik Nasional

9 09 2009

listrikJakarta – UU Ketenagalistrikan baru telah disahkan. Namun apakah hal itu akan menghentikan pro dan kontra. Apalagi kini ada kewenangan pemerintah daerah membangun tenaga listrik yang dikhawatirkan dapat mendongkrak tarif daftar listrik (TDL). Benarkah?

Komite Solidaritas Nasional, yang terdiri dari Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara, Indonesian Corruption Watch (ICW), dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyatakan penolakannya terhadap UU ketenagalistrikan.

Mereka mengkhawatirkan liberalisasi pengelolaan listrik, yang menyebabkan tidak terjaminnya pasokan listrik bagi seluruh lapisan masyarakat. Pasalnya, dalam UU itu disebutkan adanya wewenang yang mengijinkan pemerintah menunjuk pelaku usaha ketenagalistrikan secara berbeda-beda.

Dilansir dalam media elektronika Online (inilah.com):

Juru bicara PDIP, Ismayatun mengatakan aksi fraksinya dilakukan atas pertimbangan bahwa ketentuan-ketentuan baru dalam RUU, seperti regionalisasi tarif, dapat mempengaruhi sendi-sendi persatuan bangsa dan mempermudah intervensi asing dalam pembangunan ketenagalistrikan.

“Ini dapat mengancam kedaulatan negara, karenanya fraksi PDIP menyatakan tidak berpendapat terhadap RUU ini,” ujar Ismayatun dalam Rapat Paripurna DPR.

Pemerintah menilai ketakutan masyarakat dalam menanggapi kemungkinan swastanisasi listrik berlebihan. Menurutnya, UU itu justru mendorong setiap daerah memperoleh pasokan listrik sesuai kebutuhan. “Itu ketakutan yang berlebihan, Mereka seharusnya baca dulu UU itu,” kata Ketua Komisi VII Airlangga Hartarto.

Menurut Airlangga, saat ini, banyak daerah yang masih menunggu pasokan listrik dari PLN, seperti Sumatera Selatan, Riau, dan Tarakan yang juga kota lumbung energi. Karena itu, DPR memberi kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan infrastruktur ketenagalistrikan, sekaligus memulihkan iklim investasi. “Kecuali jika masyarakat masih tetap mau menunggu seperti sekarang dengan sistem yang ada,” ujarnya.

Airlangga menambahkan, UU tersebut juga tidak menyamaratakan layanan ketenagalistrikan. Pasalnya, Indonesia adalah negara kepulauan, di mana tiap daerah memiliki kebutuhan listrik yang berbeda-beda.

Mudah-mudahan nantinya siapapun yang mengurus listrik kita berharap kondisi kelistrikan lebih baik dan lebih adil serta merata ke seluruh masyarakat. Namun saya kira indikasinya tetap ada yang namanya penyimpangan, masyarakat lapisan bawah biasanya cenderung terdeskreditkan, fakta membuktikan bahwa malah desa yang berdekatan dengan pembangkit listrik dan dominasi rakyat miskin tidak mendapat pasokan listrik. Ini saya kira menjadi Pekerjaan Rumah Stake Holder ke depan.


Aksi

Information

2 responses

11 09 2009
Adrie

PLN = Perusahaan monopoLi tapi menderita kerugiaN.
Aneh tho..???????

12 09 2009
karim

tunggu sj semkin mahal listrik nanti, aplgi nnti pihk asing yg klola…




%d blogger menyukai ini: